Tiada yang sepakat dengan istilah suaka pajak. Bahkan namanya pun diperdebatkan. Ada yang menyebutnya suaka pajak, lainnya lebih suka dengan istilah "pusat keuangan lepas pantai". Jumlahnya tidak bisa dipastikan dan begitu pula berapa banyak uang yang disimpan. Tidak ada statistik yang benar-benar akurat untuk menjelaskan.
Hal-hal seperti ini justru disukai mereka yang berkecimpung di sana, mulai dari pemilik kekayaan, pengacara, akuntan makelar yang mengelola uang, hingga pemerintahan tempat suaka pajak berada. Kata kunci bagi industri ini adalah privasi atau kerahasiaan.
Sebuah adagium yang kerap dikutip oleh penulis dan pakar perpajakan, Nicholas Shaxson, menyimpulkan operasional kawasan suaka pajak. "Mereka yang tahu tidak bicara. Dan mereka yang bicara tidak tahu."
Namun, benarkah publik tidak tahu berapa banyak dana yang disimpan di kawasan suaka pajak?
Sebuah laporan yang dirilis September ini oleh, antara lain, ekonom Gabriel Zucman, memperkirakan sekitar 10% Produk Domestik Bruto disimpan di kawasan suaka pajak. Jumlahnya diperkirakan mencapai US$7,8 triliun. Lembaga Boston Consulting Group memperkirakan jumlahnya tahun lalu sebesar US$10 triliun.
Jika Anda berpikir, wow, jumlah itu jauh lebih besar dari ekonomi Jepang, Anda benar. Namun, kata wow yang Anda ucapkan bakal lebih lama saat Anda mengetahui jumlahnya boleh jadi mencapai US$36 triliun—sebagaimana diperkirakan James Henry, penulis buku Blood Bankers. Nilai itu dua kali lipat dari ekonomi AS.
Akan tetapi, masalahnya, tiada seorang pun yang tahu pasti.
Wow selanjutnya datang dari perkiraan jumlah uang yang sebenarnya dimiliki kaum superkaya. Ingat slogan "kami adalah 99%" yang dicetuskan gerakan Occupy untuk mengecam 1% populasi dunia yang memiliki kekayaan secara timpang?
Begini, laporan Zucman menyebutkan 80% dari semua dana di kawasan suaka pajak dimiliki 0,1% orang superkaya. Adapun 50%-nya dipunyai 0,01% orang super, super kaya.
Anda mungkin berpikir, "Kalau saya tidak bisa mengalahkan mereka, mengapa tidak bergabung dengan mereka?" Nah, masalahnya, kemungkinannya nyaris nihil Anda bisa bergabung dengan mereka lantaran biaya manajemen untuk orang awam di kawasan suaka pajak mungkin akan lebih besar dari perolehan kekayaan Anda.
"Di strata paling rendah ada kaum kelas menengah yang melakukan sedikit ini dan itu. Namun mayoritasnya, ini adalah permainan untuk orang-orang kaya," kata Nicholas Shaxson kepada BBC Panorama.
Legal, tapi apakah etis?
Pernahkah Anda mendengar cara kerja suaka pajak? Mungkin Anda pernah tahu istilah perusahaan cangkang, perwalian, dan pemindahan wajib pajak?
Esensi suaka pajak adalah memindahkan uang dari satu lokasi yang peraturan pajaknya tidak nyaman ke lokasi lain yang lebih stabil dan nyaman. Contohnya begini, jika Anda ingin melindungi aset-aset Anda dari kejaran kreditur, masukkan aset-aset itu ke dalam perusahaan cangkang. Dengan cara demikian, kreditur makin susah menjangkau aset Anda. Atau Anda ingin menyembunyikan kepemilikan properti. Taruhlah di perwalian atau trust.
Praktik ini tidak melanggar hukum. Ada skema lainnya yang legal, ilegal, dan etikanya kerap diperdebatkan.
Sebab, sama seperti asal-usul kucing Cheshire dalam kisah Alice in Wonderland, pusat keuangan lepas pantai (OFC) tidak selalu terlihat seperti yang dibayangkan. Itu karena, maaf membuat Anda bingung, pusat keuangan lepas pantai tidak serta-merta berarti sebuah pulau yang punya aturan perpajakan sendiri.
Pernahkah Anda mendengar cara kerja suaka pajak? Mungkin Anda pernah tahu istilah perusahaan cangkang, perwalian, dan pemindahan wajib pajak?
Esensi suaka pajak adalah memindahkan uang dari satu lokasi yang peraturan pajaknya tidak nyaman ke lokasi lain yang lebih stabil dan nyaman. Contohnya begini, jika Anda ingin melindungi aset-aset Anda dari kejaran kreditur, masukkan aset-aset itu ke dalam perusahaan cangkang. Dengan cara demikian, kreditur makin susah menjangkau aset Anda. Atau Anda ingin menyembunyikan kepemilikan properti. Taruhlah di perwalian atau trust.
Praktik ini tidak melanggar hukum. Ada skema lainnya yang legal, ilegal, dan etikanya kerap diperdebatkan.
Sebab, sama seperti asal-usul kucing Cheshire dalam kisah Alice in Wonderland, pusat keuangan lepas pantai (OFC) tidak selalu terlihat seperti yang dibayangkan. Itu karena, maaf membuat Anda bingung, pusat keuangan lepas pantai tidak serta-merta berarti sebuah pulau yang punya aturan perpajakan sendiri.
Amerika Serikat dan Inggris, misalnya, adalah dua pusat keuangan lepas pantai. Sebut saja, Negara Bagian Delaware, AS, yang memiliki aturan sangat mudah untuk menciptakan perusahaan cangkang.
Lalu ada Kota London yang berfungsi sebagai fasilitator wajib pajak dengan aturan ketat dan pada saat bersamaan mengakomodasi wilayah pulau-pulau yang menyimpan dana lepas pantai sebesar triliunan dollar.
"Tempat-tempat ini tidak punya banyak orang sarat pengalaman. Mereka hanyalah orang-orang yang mengatakan 'kami percaya dengan akuntan, percaya dengan pengacara yang memberitahu kebijakan terbaik untuk pulau kami dan kami akan melakukannya'," papar Nicholas Shaxson.
Lalu bagaimana kawasan lepas pantai membela diri?
Pemerintahan kawasan suaka pajak mengungkap bahwa salah jika ada orang berpikir bahwa bank-bank di pusat keuangan lepas pantai (OFC) tinggal ongkang kaki di atas gundukan emas.
Keliru juga berpandangan bahwa jika tiada OFC maka pemerintahan setempat tidak akan mencabut hambatan dalam tarif pajak.
Pemerintah-pemerintah kawasan suaka pajak mengaku uang triliunan dollar itu tidak disimpan di kawasan mereka, melainkan diputar lagi oleh perusahaan-perusahaan ke berbagai penjuru dunia. Perputaran uang itu semain sulit lantaran berbagai aturan transparansi yang diberlakukan selama 10 tahun terakhir untuk menekan jumlah kasus penghindaran pajak.
Lalu, jelas salah mengategorikan semua OFC ke dalam satu kelompok. Pasalnya, ada OFC yang punya peraturan lebih baik dari lainnya. OFC yang buruk ada di Panama yang terbongkar melalui kebocoran data tahun lalu.
Wakil PM Bermuda, Bob Richards, adalah salah satu figur yang membela OFC. Dalam wawancara dengan BBC Panorama dia merujuk sistem perpajakan yang telah diterapkan selama lebih dari satu abad seraya menambahkan bahwa jika ada negara yang kecolongan pajak maka negara itulah yang harus membenahi sistemnya.
Bermuda, kata Richards, telah menandatangani kesepakatan internasional yang mewajibkan transfer informasi pajak secara otomatis antara pemerintah sehingga wilayahnya "tidak bisa menjadi suaka .
Pembelaan serupa dikemukakan Appleby, sebuah perusahaan yang memberikan jasa layanan keuangan. Pada 2009, saat krisis keuangan tengah berlangsung, Appleby mengatakan "tidak ada bukti bahwa OFC memainkan peranan dalam krisis keuangan."
OFC, lanjut Appleby, "bukanlah sumber maupun tujuan tindak kriminal" dan OFC "melindungi orang-orang yang menjadi korban kejahatan, korupsi, atau persekusi dengan memberikan tameng dari aksi pemerintah".
Soal kebocoran data perusahaan baru-baru ini, Appleby mengatakan, "Banyak dari pertanyaan yang beredar menguak hal-hal yang tidak ada kaitan kesalahan pada Appleby."
Pusat keuangan lepas pantai mengklaim tidak ada rahasia-rahasiaan, hanyalah privasi.
Akan tetapi, Gerard Ryle dari Konsorsium Wartawan Investigasi Internasional (ICIJ), yang menangani kebocoran dokumen-dokumen keuangan Paradise Papers, menepis klaim tersebut.
"Satu-satunya produk yang dijual ranah suaka pajak adalah kerahasiaan dan ketika Anda mengambil kerahasiaan itu, mereka tidak lagi punya produk. Saat Anda punya rahasia, Anda punya potensi berbuat salah," ujarnya kepada BBC.
Bocoran Paradise Papers mengungkapkan bagaimana orang-orang superkaya, mulai dari Ratu Elizabeth di Inggris sampai Prabowo, Tommy Suharto dan Mamiek Suharto di Indonesia secara diam-diam berinvestasi di luar negeri, di tempat surga pajak.
Tiga nama warga Indonesia yang tercantum adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto; dan dua anak bekas presiden Soeharto yang jatuh dalam Reformasi 1998, Hutomo Mandala Putera alias Tommy Soeharto, dan Siti Hutami Endang Adiningsih, alias Mamiek.
Istilah apapun yang Anda pilih, pusat keuangan lepas pantai atau suaka pajak, sifat dari kawasan seperti ini menyulitkan untuk mencerabut kesalahan.
Anda bisa memulai investigasi terhadap sebuah perusahaan atau individu, kemudian Anda akan berpindah dari satu wilayah hukum ke wilayah hukum lain, dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Tahu-tahu Anda mendapatkan sekumpulan nama-nama pada dokumen yang tidak terkait pada pemilik sebenarnya (bahkan kadangkala sama sekali bukan manusia sungguhan) dan tidak ada ujungnya.
Anda mungkin juga berpikir, publik telah disuguhkan begitu banyak bocoran data. Namun, apakah bocoran itu mengubah keadaan?
Coba ingat April 2016 tatkala Panama Papers dirilis. Perdana Menteri Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, lengser setelah diketahui melalui bocoran data bahwa dia dan istrinya punya perusahaan cangkang.
Ribuan orang kemudian berdemonstrasi di Reykjavik demi melampiaskan amarah mereka kepada para politisi. Diperkirakan jumlah demonstran mencapai 6% dari populasi Islandia. Jika disetarakan dengan jumlah penduduk AS, artinya bakal ada 19 juta orang berdemonstrasi di AS.
Namun, kenyataannya berbeda di Elektrostal, dua jam berkendara di sebelah timur Moskow, Rusia. Di sana, seorang penduduk bernama Nadezhda justru mengecam wartawan BBC, Steve Rosenberg, yang bertanya soal Panama Papers.
"Semua 'investigasi' ini hanya buang waktu dan tenaga. Kami tahu apa yang Anda lakukan. Anda ingin mencoreng wajah Putih dengan tanah," ujarnya.
Pernyataan itu menandakan tanggapan publik berbeda-beda terhadap bocoran data mengenai suaka pajak. Tergantung tempatnya.
Di Barat, setidaknya, masyarakat mempertanyakan mengapa orang-orang kaya dan perusahaan multinasional bisa bebas dari pajak? Apakah bisa dibenarkan mereka menggunakan celah agar bisa menyimpan lebih banyak uang?
Sejatinya sejumlah pemerintah telah melacak dana yang disembunyikan sejak krisis global pada 2008, tidak menggantungkan pada bocoran data keuangan—walau bicara mereka lebih lantang dari aksinya.
Kerahasiaan kini lebih sulit dicapai di tengah upaya transparansi. Seruan agar ada laporan antarnegara dan keharusan perusahaan multinasional merinci operasional mereka di setiap negara telah meluas dan jumlah perusahaan yang terdaftar secara publik telah meningkat
Bahkan Rusia telah meloloskan undang-undang yang mewajibkan transpransi aset di luar negeri. Hasilnya? Sejak undang-undang itu berlaku tiga tahun lalu, puluhan orang superkaya memilih melepaskan kewarganegaraan Rusia agar terhindar dari sanksi.
Ada pula OFC yang masuk daftar hitam selama beberapa tahun terakhir. Namun, sebagaimana dikatakan Nicholas Shaxson, para pemain besar akan berupaya memastikan bisnis mereka tidak masuk daftar itu sehingga hanya pemain kecil yang terdampak.
Perusahaan keuangan lepas pantai, menurutnya, akan mengatur langkah.
"Ketika undang-undang berubah, ada jenis ekosistem yang berubah dan uangnya akan berpindah ke tempat lain."
Dan pemilik kekayaan pun tidak tinggal diam, apakah itu menanamkan uang mereka dalam wujud intan permata atau membeli benda seni. Pilihan lainnya pergi ke suatu tempat yang memberlakukan tarif pajak rendah.
Yang membuat industri keuangan lepas pantai seperti lingkaran setan adalah, pada satu sisi sejumlah pemerintah siap menjatuhkan sanksi pada kawasan suaka pajak, pada sisi lainnya banyak orang di dalam tubuh pemerintah justru menggunakan jasa kawasan itu—sebagaimana ditunjukkan dalam bocoran data Paradise Papers.
Dan satu hal yang kita ketahui, bahwa jika kaum superkaya tidak membayar pajak, masyarakat awam harus menalanginya.
Hal itu kedengarannya gila, tapi seperti yang dikatakan kucing Cheshire, "Kita semua di sini gila."
0 Komentar