Presiden Joko Widodo mengeluhkan proteksionisme pemerintah Vietnam di sektor otomotif dalam pertemuan dengan PM Nguyen Xuan Phuc di sela-sela KTT ASEAN-India di New Delhi, India, Jumat (26/1).
Presiden Jokowi menganggap kebijakan Vietnam terkait impor sektor otomotif yang baru saja diberlakukan pada Januari 2018 itu, berdampak negatif bagi ekspor Indonesia ke negara di Asia Tenggara tersebut.
Kepada PM Vietnam, Jokowi mengatakan kebijakan itu bisa mengganggu prospek kerja sama perdagangan kedua negara, yang dalam tiga tahun terakhir terus meningkat. Aturan baru tersebut menetapkan standar dan persyaratan kendaraan yang akan diimpor Vietnam.
"Saya melihat kebijakan tersebut dapat berimplikasi negatif bagi ekspor Indonesia ke pasar Vietnam, khususnya untuk produk kendaraan utuh (completely build-up) dan kendaraan terurai (completely knock-down)," kata Jokowi.
Dalam pertemuannya, Jokowi juga meminta Vietnam memberi kesempatan bagi industri otomotif Indonesia untuk mempelajari lebih rinci kebijakan tersebut.
"Saya mengharapkan pemerintah Vietnam dapat memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mempelajari kebijakan ini, mempertimbangkan perbedaan standar dan peraturan antarnegara, serta memberikan masa transisi bagi negara pengekspor," kata Jokowi.
Selain isu ekonomi, Nguyen dan Jokowi juga sepakat mempercepat penyelesaian perundingan batas wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) kedua negara. Hal itu dilakukan demi menghindari konflik di perairan.
[post_ads]"Saya ingin kembali menekankan pentingnya mempercepat penyelesaian negosiasi delimitasi ZEE. Saya meminta agar tim perunding kedua negara dapat segera mencapai pemahaman bersama mengenai delimitasi potensial batas ZEE," papar Jokowi, melalui keterangan tertulis yang diterima.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, yang turut mendapingi Presiden dalam pertemuan itu, mengatakan sejauh ini kedua negaratelah melakukan 10 kali perundingan batas ZEE.
Perundingan terakhir disepakati kedua negara pada November 2017 lalu.
Selain meredam potensi konflik perairan akibat pergerakan kapal nelayan kedua negara, Retno mengatakan perundingan ZEE turut diiringi dengan kerja sama pemberantasan terorisme dan maritim yang lebih luas.
Jokowi juga mendorong agar enam kesepakatan kerja sama dengan Vietnam yang meliputi bidang pendidikan, hukum, utilisasi gas di wilayah perbatasan dan landas kontinen, pembangunan pedesaan, keamanan laut, dan suplai batu bara dapat terus diimplementasikan.
Selain Retno, sejumlah menteri juga turut mendapingi Jokowi seperti Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki. (Nat/Cnnindonesia)
0 Komentar