Universitas Renmin di ibu kota Beijing mengaku sebagai pihak pertama yang mendirikan pusat studi tersebut namun sebuah universitas di Tianjin -sebelah timur laut Cina- juga mengumumkan pusat studi yang serupa.
Hari Selasa (24/10), Xi Jinping, ditetapkan kembali sebagai pimpinan partai dan tidak satupun dari 2.000 lebih peserta kongres yang menentang agar nama dan pemikirannya masuk dalam konstitusi partai.
Xi Jinping merupakan pemimpin kedua Cina setelah Mao Zedong -pendiri negara Cina modern- yang masuk konstitusi saat masih hidup sementara Deng Xiaoping -yang menempuh reformasi ekonomi Cina- baru masuk ketika sudah meninggal dunia.
Gagasan-gagasannya, yang disebut dengan Pemikiran Xi Jinping, sudah ditetapkan sebagai doktrin resmi partai, yang sekaligus memapankan dirinya sebagai pemimpin Cina, dengan jabatan sekjen partai dan presiden negara.
Dalam pidatonya selama tiga setengah jam saat Kongres PKC awal pekan ini, Xi bukan hanya memaparkan pandangannya untuk lima tahun mendatang tapi 30 tahun ke depan.
Dia antara lain membahas model sosialisme yang memberikan 'sebuah pilihan baru bagi negara dan bangsa lain yang ingin mempercepat pembangunan dengan memelihara kemandirian'.
Slogan lengkap dari gagasannya adalah 'Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme dengan Karakteristik Cina untu Era Baru' yang disingkat dengan Pemikiran Xi Jinping.
Redaktur BBC untuk masalah Cina, Carrie Gracie, melaporkan selama empat dekade belakangan Cina mengembangkan ekonomi pasar dalam negara dengan satu partai namun kini Xi ingin memperbaiki kelemahannya dengan memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik kepada rakyat.
Dia membayangkan sebuah kekuatan inovasi yang didorong oleh kelompok masyarakat berpendidikan yang sepenuhnya yakin akan keunggulan sistem di Cina.
Namun di sisi lain, pidatonya di kongres juga menjanjikan kendali yang lebih besar atas internet dengan tujuan -yang disebutnya- 'melawan dan menentang semua cakupan pandangan yang keliru.'
Sejak Xi berkuasa tahun 2012, perekonomian Cina terus berkembang pesat namun para wartawan melaporkan negara itu juga menjadi lebih otoriter, antara lain ditandai dengan adanya peningkatan penyensoran dan penangkapan pegiat maupun pengacara hak asasi.
0 Komentar