Presiden Joko Widodo s 3.500 sertifikat program nasional agraria (prona) tahun 2017 bagi masyarakat Provinsi Lampung.
Pembagian sertifikat dipusatkan di GOR Way Handak Kalianda Lampung Selatan, Minggu (21/1).
Menurut mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini, program pembuatan tanda bukti kepemilikan tanah gratis bagi masyarakat kurang mampu akan terus ditingkatkan semasa kepemimpinannya.
Pasalnya, selama ini persoalan sengketa lahan masih menjadi konflik dan selalu dikeluhkan masyarakat.
“Kita ketahui bersama selama ini terjadi persoalan sengketa tanah di sejumlah daerah. Masyarakat yang menjadi korban. Di era sebelumnya, program ini per tahun hanya dialokasikan untuk 500 ribu sertifikat per tahun.
“Padahal, masih sekitar 80 jutaan lahan yang belum bersertifikat di negara kita ini. Kalau tidak kita rubah, 160 tahun lagi baru selesai persoalan tanah di negara ini,” ungkap Jokowi dalam sambutannya.
Pada tahun 2017 lalu, pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI telah meningkatkan alokasi sertifikat melalui prona menjadi 5 juta bidang. Bahkan, pada tahun ini jumlahnya kembali meningkat menjadi 7 juta bidang.
[post_ads]
“Tetapi harus diingat, yang sudah memiliki sertifikat jangan asal menyimpan. Jangan sampai hilang atau rusak bahkan dipinjamkan ke teman dan saudaranya. Kalau toh mau di agunkan, dikalkulasikan mampu membayar angsuran perbulannya atau tidak. Pesan saya, kalau di jaminkan ke bank gunakan seluruhnya untuk modal kerja. Bukan buat di pakai beli kendaraan untuk bergaya. Karena sertipikat ini umurnya paling hanya 6 bulan,” kata dia seraya bercanda.
Ditempat yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil memaparkan, pihaknya menargetkan persoalan sertipikat tanah bisa rampung dalam lima tahun kedepan. Dengan catatan, setiap tahunnya alokasi untuk program tersebut ditingkatkan minimal 30 persen per tahun.
“Di Lampung sendiri sangat terlihat peningkatannya. Jika tahun 2017 lalu mendapat alokasi sebanyak 208.767 bidang sertifikat, pada tahun ini meningkat menjadi 280 ribu lebih bidang tanah. Untuk yang diserahkan langsung oleh Presiden jumlahnya 3.500 sertifikat dan terbanyak milik warga Lamsel yakni 2.250 sertifikat,” terang Sofyan dalam laporannya.
Sementara itu, Bupati Lamsel H. Zainudin Hasan menyampaikan, berbagai pembangunan terpusat di wilayah Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lamsel di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Mulai dari JTTS terpanjang di wilayah Lamsel dengan total panjang jalan mencapai 103 kilometer, peningkatan Pelabuhan Bakauheni, Bandara Raden Intan II bahkan hingga dermaga di Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa.
“Kita bersyukur pada masa kepemimpinan Pak Jokowi semuanya terwujud. Tentu saja, pembangunan ini bakal membawa dampak bagi perekonomian warga khususnya di dunia kepariwisataan,” ungkap Zainudin.
Dia juga melaporkan, jika penggunaan Dana Desa (DD) di kabupaten yang dia pimpin sebesar-besarnya dilaksanakan untuk pembangunan infrastruktur jalan. “Bisa dilihat dan dibuktikan jika saya mendukung program pemerintah pusat dengan mengalokasikan anggaran DD untuk jalan desa. Ada jalan yang cor beton bahkan hotmix di seluruh desa,” pungkasnya.
Pada kegiatan tersebut, Presiden Jokowi juga berkomunikasi dengan masyarakatnya melalui tanya jawab spontan. Tiga unit sepeda gunung diberikan bagi warga penerima sertifikat yang berhasil ditunjuk maju kedepan dengan menghafal Pancasila dan menyebutkan 7 suku yang ada di Indonesia. (idh/jpnn.com)
0 Komentar