Pada spanduk besar itu, tertulis 10 poin yang menjadi kesepakatan mereka.

"Lihat, ada tanda tangan Anies di situ, tapi semua tidak disepakati," ujar salah seorang buruh dari atas mobil komando.

Berikut ini adalah isi kontrak politik yang ada dalam spanduk itu :

1. Menetapkan upah minimum DKI Jakarta lebih tinggi yang ditentukan dalam PP 78 Tahun 2015 melalui mekanisme Dewan Pengupahan, serta menetapkan upah sektoral dan struktur skala upaha sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No 13/2003.

2. Menghentikan sistem kerja outsourcing, kerja kontrak, dan pemagangan buruh di DKI Jakarta sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan tidak sesuai dengan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2013, yang membatasi outsourcing hanya untuk lima jenis pekerjaan.

3. Subsidi kepemilikan tempat tinggal murah di Jakarta (rusunami) untuk buruh bekerja dan berdomisili di wilayah DKI Jakarta dengan DP Rp 0.

4. Menyediaka transportasi publik terjangka dan bersubsidi untuk buruh termasuk di kawasan industri.

5. Mengupayakan penetapan semacam sistem jaminan sosial bagi buruh korban PHK, serta mewajibkan perusahaan-perusahaan di wilayah DKI Jakarta untuk memprioritaskan warga DKI untuk mengisi lowongan kerja di perusahaan yang bersangkutan, termasuk mempertahankan pekerja PPSU yang sekarang ada, dan meningkatkan kesejahteraannya.

6. Pendidikan gratis hingga tingkat SMA/sederajat, beasiswa pergurua tinggi (KMJU), KJP Plus bagi buruh dan keluarganya yang merupakan warga resmi DKI Jakarta.

7. Tolak reklamasi teluk Jakarta dan penggusuran dengan cara-cara yang tidak manusiawi di DKI Jakarta.

8. Angkat guru dan tenaga pendukung honorer sekolah-sekolah negeri di wilayaj DKI Jakarta menjadi aparatur sipil negara, serta tingkatkan upah dan tunjangan guru swasta setara UMP bagi yang memenuhi syarat dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

9. Mengupayakan penerapan semacam sistem jaminan sosial kesehatan yang meliputi jaminan kesehatan gratis, KJP Plus untuk buruh dan keluarganya dan mewajibkan seluruh perusahaan di DKI Jakarta untuk memiliki prograk jaminan pensiun.

10. Mengusahakan koperasi-koperasi buruh untuk menjadi mitra Pemprov DKI Jakadta dalam membantu kesejahteraan buruh DKI Jakarta, serta memberi peluang bagi buruh untuk berpartisipasi dalam program OK OCE.

Tadi malam, Anies sempat ditanya mengenai kebenaran adanya kontrak politik antara dia dan para buruh. Jawaban Anies singkat, yaitu "tidak ada komentar dulu".

"Kawan-kawan, Anies masuk rekor MURI sebagai Gubernur yang paling cepat dalam mengingkari janjinya kawan-kawan semua," teriak buruh.

“Gubernur ini santun, cerdas, tapi pembohong, ingkar janji,” ujar Said dalam orasinya yang kemudian dibalas massa buruh dengan menyerukan kata 'pembohong'.

Ia juga menuding wagub Sandi hanya beretorika di media massa dengan berjanji menyejahterakan buruh. Kenyataannya, kata Said, tuntutan buruh tak dipenuhi.

“Wagub ini hanya beretorika di media. Masih bisa berdusta, senyam-senyum,” katanya.

Said membandingkan dengan gaya kepemimpinan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang cenderung kasar dan frontal.

Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Korwil DKI Jakarta menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, Kamis 9 November 2017.

Dalam aksi itu, buruh mengungkapkan kekecewaan atas keputusan Anies Baswedan menetapkan Upah Minimum Provinsi alias UMP 2018 hanya sebesar Rp 3.648.035 atau cuma naik sesuai rekomendasi Kementerian Tenaga Kerja, yaitu sebesar 8,17 persen.

Dwi Harto, salah seorang perwakilan buruh, mengatakan, dengan keputusan itu, Anies telah mengingkari janji-janji politik ketika berkampanye di Pemilihan Kepala Daerah 2017.

"Anies kepala daerah tercepat yang mengingkari janji politiknya. Kita sepakat menamainya bapak upah murah," kata orator aksi, Dwi Harto.

Menurutnya, pernyataan Anies kepada media yang menyebut bahwa UMP 2018 ditetapkan melalui negosiasi, adalah kebohongan. Sebab, kalau hanya menetapkan sesuai dengan PP 78 itu tidak perlu ada negosiasi.

"Kita tinggal tunggu di rumah, makan, tidur, itu sudah pasti menjadi Rp3,6 juta. Artinya apa? Dia (Anies) sudah berbohong juga dalam hal pemberitaan media yang dikatakan penuh negosiasi. Itu bohong," ujarnya.

Viva coid