Kredibel Times - Partai Hanura membela pemerintah dari kritikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait bantuan terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Prabowo menuding pemerintah hanya pencitraan kirim bantuan ke etnis Rohingya.
Wasekjen Partai Hanura Dadang mengatakan, Prabowo tidak bisa membedakan mana pencitraan dan kerja nyata dari pemerintah. Presiden Joko Widodo dan jajarannya disebut telah bekerja nyata mengirimkan bantuan kemanusiaan baik berupa logistik, kesehatan, hingga pendidikan kepada etnis Rohingya.
"Pak Jokowi itu sudah melakukan langkah nyata. Mengirimkan bantuan makanan, kesehatan, pendidikan maupun langkah-langkah diplomatik. Lalu pencitraannya dimana? Di sini lah Pak Prabowo keliru membedakan antara pencitraan dengan kerja nyata. Justru banyak pidato itu lah yang pencitraan," kata Dadang saat dihubungi merdeka.com, Senin (18/9).
Dadang menegaskan, kritik Prabowo itu sebagai pernyataan yang kontraproduktif. Semua pihak disarankan untuk tidak mempersoalkan upaya pemerintah dan ikut membantu mengirimkan bantuan kepada etnis Rohingya.
"Kumpulkan uang atau apapun, mengirimkan bantuan ke sana, kompaklah untuk menekan Pemerintah Myanmar. Kalau menuduh yang lain-lain itu kontraproduktif," tegasnya.
Dalam orasinya, Prabowo mengkritik pemerintah karena negara tidak memiliki uang dan terus berutang. Dadang heran, Prabowo malah mempersoalkan utang negara. Padahal, di era Jokowi, utang lebih banyak dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif.
"Amerika dan Jepang saja yang sudah mendekati batas tidak maksimum enggak ribut kok. Ini Indonesia kok dipermasalahkan," ujar Dadang.
Anggota Komisi X ini juga tak sependapat dengan pandangan Prabowo soal kekayaan Indonesia mengalami kebocoran. Dia mengklaim pemerintahan Jokowi-JK justru memperbaiki kebocoran kekayaan alam dari tangan asing.
Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan pemerintah untuk mencapai kesepakatan divestasi saham sebesar 51 persen PT Freeport.
"Masalah kekayaan alam yang bocor dan dikuasai asing itu kan perilaku masa lalu yg sekarang oleh Presiden Jokowi sedang diperbaiki. Sejak dahulu siapa yang berani sama Freport untuk merubah struktur kepemilikan saham, yang berani kan hanya Pak Jokowi," tutupnya.
Diketahui, Seperti diketahui, Prabowo dan Amien Rais menghadiri aksi bela Rohingya yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Sabtu 16 September 2017. Dalam orasinya, Prabowo dan Amien Rais menyindir bantuan pemerintah ke etnis Rohingya sebagai pencitraan.
"Jadi, saudara-saudara percaya sama saya kalau kita kuat, kita bisa bantu kaun Rohingya. Kalaupun kita sekarang kirim bantuan (kepada Rohingya), menurut saya itu pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai," kata Prabowo. [rnd]
Merdeka.com
0 Komentar