Pengadilan Malaysia menjatuhkan hukuman penjara selama 75 tahun kepada seorang ibu yang melacurkan dua anak perempuannya berusia 10 dan 13 tahun. Vonis tersebut dijatuhkan setelah dia mengaku bersalah atas tuduhan yang ditujukan kepadanya.

Ibu 39 tahun itu terbukti memaksa dua putrinya untuk melayani dua pria asal Bangladesh di sebuah hotel murah di Larkin Perdana, Johor Baru, selama lima hari pada 1 Oktober lalu dan dari tanggal 4 Oktober sampai 7 Oktober lalu. Masing-masing pria membayar 50 Ringgit atau Rp 160.000 untuk setiap sesi dengan putrinya.

Dilansir dari laman Straits Times, Senin (13/11), jumlah tuntutan yang diberikan hakim Kamarudin Kamsum di persidangan adalah 10 tuntutan, lima tuntutan untuk masing-masing putrinya. Pada setiap tuntutan, hakim menjatuhkan 15 tahun penjara. Namun hukuman tersebut akan dilaksanakan secara bersamaan, jadi ibu tersebut harus menjalani 75 tahun penjara.

Kepada hakim, ibu tersebut memohon untuk diberi keringanan berupa hukuman denda dengan alasan dia memiliki dua anak lain yang masih berusia empat dan lima tahun yang harus dirawatnya. Namun hakim menolak permohonan tersebut.
Kini, ibu yang kejam tersebut harus menjalani hukuman di penjara Taman Bintang di Senai.

DIBAWAH 18 TAHUN DI LARANG MENONTON.

Paparan Video bertujuan menyampaikan gambaran sebenar dan tidak bertujuan untuk melucu atau memaparkan aksi lucu.

"Patut kah warga melakukan tindakan di luar batasan adab perikemanusian ke atas pasangan pelaku "mesum" ini.

Admin telah menyelusuri untuk mendapat info tepat berkaitan perkara ini.di bawah ini adalah info lengkap tepat berkaitan 2 rekaman ini.

Polisi terus menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan terhadap sepasang kekasih di Kampung Kadu RT 07 / RW 03 Sukamulya, Cikupa, Tangerang, Sabtu (11/11/2017) malam.

Kapolresta Tangerang AKBP Sabilul Alif mengatakan, pengusutan kasus bukan terhadap sepasang sejoli yang diduga berbuat mesum.

Sebab setelah diseliki penyidik, ternyata sepasang kekasih itu yakni RN (28) dan MA (20) tidak berbuat mesum.

"Karena bukan mesum yah. Kronologinya jam 10 pacarnya telepon minta dibelikan makanan setelah itu datang nasi bungkus pada saat pacaran ya. Yang perempuan dikontrakan makan, pacarnya di kamar mandi," ujar Sabilul saat dikonfirmasi wartawan, Senin (13/11/2017).

Saat itu, juga sekumpulan massa melakukan penggerebekan.
Dalam posisi pintu kontrakan tidak tertutup.
Menurutnya, sepasang kekasih itu dipaksa untuk ngaku berbuat mesum.

"Dan dalam kondisi pakai baju dan setelah itu digerebek dipaksa ngaku, 'kamu ngapain? kamu berbuat zinah'," ujar Sabilul.
Pengeroyokan berlanjut.

RN, pasangan pria, dicekik lehernya.

Sedangkan, MA dibuka bajunya dan dipaksa ditelanjangi.

Karena itu, polisi mengamankan empat orang yang diduga melakukan pengeroyokan dan pelecehan seksual terhadap RN dan MA.

Setelah diarak keliling kampung sekitar satu jam, mereka juga dipukuli dan dipermalukan melalui video bugil yang disebar ke media sosial. Namun kepolisian menyebut 'keduanya tak terbukti melakukan perbuatan asusila'.

Tiga orang ditangkap -termasuk Ketua RT dan RW setempat- dengan tuduhan 'menjadi provokator dalam aksi main hakim sendiri terkait perarakan bugil tersebut'.

"Pasangan itu dibawa ke rumah Ketua RW, lalu warga dipersilakan foto dan selfie," ujar Kepala Polresta Tangerang AKPB, Sabibul Alif.

"Jangan dianggap mereka bisa diperlakukan apa pun. Selama ini perspektif kita seperti itu. Mau mereka mesum atau apa pun, tidak boleh diperlakukan seperti itu," tegas Sabibul.

Penelanjangan atau perarakan bugil terduga pelaku asusila tampaknya dinilai sebagai bagian dari norma sosial yang sudah lama dianut beberapa warga masyrakat di Indonesia.

Menurut sosiolog dari Universitas Indonesia, Thamrin Tomagola, fenomena perarakan bugil -yang kerap muncul di komunitas komunal pedesaan- masih bertahan karena penegakan hukum yang danggap lemah dan masih tebang pilih.

Dia menjelaskan bahwa penelanjangan kemudian menjadi hukuman yang bersifat represif atau untuk mempermalukan orang di ruang publik.

"Tujuan hukuman itu berbeda dengan hukuman di kalangan perkotaan atau terdidik, bukan untuk membuat jera, tapi untuk menegaskan ada aturan yang tidak boleh dilanggar."

Thamrin menambahkan institusi kepolisian berperan besar untuk menghentikan praktik sanksi sosial yang disebutnya sudah tak sesuai lagi dengan peradaban masyarakat perkotaan.

"Kalau ada pelanggaran, polisi harus memproses menurut acara hukum pidana yang benar. Kalau berulang kali dilakukan secara terus menerus, komunitas komunal akan adanya alternatif penegakan hukum," ujar Thamrin.

"Kalau negara tidak hadir, maka masyarakat yang akan mengambil keputusan sendiri."

Kriminolog dari Universitas Indonesia, Iqrak Sulihin, juga menegaskan menelanjangi dan mengarak tertuduh mesum tidak dapat dibenarkan di negara hukum namun masih tetap terjadi karena kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan penegakan hukum yang rendah.

"Mereka merasa dapat menyelesaikan sendiri dengan mekanisme yang sejak dulu mereka kembangkan," kata Iqrak.

Tiga terduga pelaku pengarakan bugil di Cikupa, Tangerang, kini sudah dijerat polisi dengan pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di ruang publik dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Berdasarkan penelusuran BBC perarakan bugil juga sebelumnya pernah dilaporkan terjadi di Desa Bangunrejo, Sukorejo, Jawa Tengah, pada Agustus 2017. Pada peristiwa itu, warga hanya menelanjangi laki-laki, tapi tidak pasangan perempuannya.

Tahun 2015 peristiwa perarakan juga menimpa sepasang kekasih di Desa Pandan Wangi, Indragiri Hulu, Riau.

Bahkan seorang remaja perempuan yang dituduh mencuri sandal pernah pula diarak dalam keadaan bugil di Sragen, Jawa Tengah, tahun 2016 lalu hingga dia dilaporkan menderita depresi dan harus menjalani konseling.

Setiap video yang beredar tanpa consent ya itu invasi privasi. Kalau rekaman seks beredar tanpa consent ya revenge porn, invasi hak personal

— dhani (@arman_dhani) October 25, 2017

Revenge Porn: yang dicari, yang disalahin, yang dijadiin bulanan itu ceweknya. Cowoknya mah dianggap nggak ada

— Spooky Steven (@chavalrous) October 26, 2017

Revenge porn adalah konten yg eksplisit scr seksual yg disebarkan ke khalayak tanpa persetujuan orang yg ada di konten tsb, bisa foto/video.

— Kriminologi UI (@kriminologi_ui) October 26, 2017

Dalam kasus ini, Wahyudi menilai yang memiliki intensi menyebar video intim tersebut adalah pasangan AH.

''Meskipun akhirnya dalam kasus Ariel dia kena UU Pornografi dan yang menyebarkan kena UU Informasi dan Transaksi Elektronik, tapi ini posisinya perempuan. Dia berbeda.''

Pada kasus kejahatan siber terhadap perempuan, Wahyudi kembali menguraikan bahwa 'ada unsur ancaman yang menempatkan perempuan mengalami penyiksaan emosional' dan kasus semacam ini memang dipakai pelaku yang ingin 'menghancurkan reputasi' korban.

Sedangkan Arinta Dea Dini Singgi, analis gender LBH Masyarakat, menilai ada kekosongan peraturan untuk kasus semacam ini.

''Dan, kalau menggunakan UU yang ada misalnya UU ITE dan UU Pornografi, aturan itu tidak membedakan antara pelaku dan korban. Jadi semuanya dipukul rata,'' kata Arinta berpendapat senada.

''Jadi pukul rata, dalam kategori transmisi elektronik yang menerima dan mengirim bisa kena semuanya.''