Showing posts with label Prabowo. Show all posts
Showing posts with label Prabowo. Show all posts

Kadernya Salah Baca Sila Pancasila, Prabowo: Kadang Keseleo

Add Comment

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memaafkan kadernya yang salah membacakan sila dalam Pancasila pada Hari Ulang Tahun Gerindra ke-10 di kantor DPP Gerindra. "Ada anak saya ucap Pancasila, niatnya dia baik, kadang suka keseleo, tidak ada masalah," ucap dia dalam pidatonya, Sabtu, 10 Februari 2018.

Sebelumnya, saat acara baru dimulai, ada sesi mengheningkan cipta, pembacaan Undang-undang Dasar 45, dan Pancasila. Dalam sesi pembacaan Pancasila, pemandu acara salah mengucapkan sila kedua. Saat pembacaan sila kedua, dia justru membacakan sila kelima.

"Dua, Kedilan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar pemandu tersebut dengan lantang usai membacakan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Atas kesalahan pembacaan urutan Pancasila tersebut, pemandu itu langsung meralatnya. Para kader Gerindra lain pun ikut meralat. Setelah pembacaan Pancasila, pemandu itu membacakan sumpah kader Gerindra tanpa ada kesalahan seperti urutan Pancasila.

Dia mengatakan Gerindra ialah partai yang ingin membela kepentingan bangsa dan ingin menciptakan suasana perdamaian. "Kita harus hargai dan kita tidak boleh menghasut kebencian," ucap Prabowo. (Tempo)

Revolusi Putih, Prabowo Subianto Gendong Anak dan Bagikan Susu

Add Comment

Partai Gerindra melakukan gerakan revolusi putih bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 partai itu yang digelar di DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2/2018).

Di kesempatan itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ikut hadir menyapa masyarakat.

Prabowo berinteraksi dengan anak-anak yang mengikuti pustaka keliling.

Mantan Danjen Kopassus itu sempat menggendong salah satu anak di antaranya. Pada saat itu juga dilakukan pemberian susu.

Dalam kegiatan ini, selain Prabowo, hadir juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno, anggota DPR RI, sayap partai, para relawan, serta seluruh jajaran pengurus DPP Partai Gerindra.

"Kegiatan Prabowo Menyapa ini merupakan wujud aksi nyata para kader Gerindra untuk bertanya, menyapa dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Khususnya di bidang kesehatan," ujar Koordinator Tim Prabowo Menyapa, Adio Octav dalam keterangannya, Minggu (11/2/2018).

Sebanyak 560 anak mengikuti kegiatan itu. Dari 560 anak mengikuti kegiatan revolusi putih, 375 orang di antaranya, memeriksa kesehatan di posko Prabowo Menyapa.

[post_ads]

Sebagian besar di antara mereka, rata-rata menderita penyakit Hipertensi, ISPA dan Mialgia.

"Kegiatan Prabowo Menyapa ini merupakan wujud aksi nyata para kader Gerindra untuk bertanya, menyapa dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Khususnya di bidang kesehatan," ujar Koordinator Tim Prabowo Menyapa, Adio Octav dalam keterangannya, Minggu (11/2/2018).

Sebanyak 560 anak mengikuti kegiatan itu. Dari 560 anak mengikuti kegiatan revolusi putih, 375 orang di antaranya, memeriksa kesehatan di posko Prabowo Menyapa.

Sebagian besar di antara mereka, rata-rata menderita penyakit Hipertensi, ISPA dan Mialgia.

Setelah melakukan kegiatan di kantor DPP Gerindra, Adio mengaku kegiatan serupa akan dilakukan di tempat-tempat lainnya.

"Kegiatan Prabowo Menyapa secara konsisten akan terus melakukan aksi sosial," kata dia.

Revolusi Putih adalah pemikiran Prabowo dan Partai Gerindra untuk membangun karakter bangsa yang sehat dan kuat.

Salah satu caranya menjadikan susu sebagai konsumsi rakyat Indonesia setiap hari.

Kata 'putih' dalam Revolusi Putih identik dengan warna susu.

Dapatkah suaka pajak dijinakkan?

Add Comment

Industri pengelolaan uang di kawasan suaka pajak memutarkan dana sebesar triliunan dollar yang jauh dari jangkauan petugas pajak. Upaya untuk menundukkannya agar sesuai aturan negara sama seperti menjinakkan kucing Cheshire. Karakter dalam cerita Alice in Wonderland itu antara ada dan tiada, sukar ditemui, dan muncul hanya ketika dia mau.

Tiada yang sepakat dengan istilah suaka pajak. Bahkan namanya pun diperdebatkan. Ada yang menyebutnya suaka pajak, lainnya lebih suka dengan istilah "pusat keuangan lepas pantai". Jumlahnya tidak bisa dipastikan dan begitu pula berapa banyak uang yang disimpan. Tidak ada statistik yang benar-benar akurat untuk menjelaskan.

Hal-hal seperti ini justru disukai mereka yang berkecimpung di sana, mulai dari pemilik kekayaan, pengacara, akuntan makelar yang mengelola uang, hingga pemerintahan tempat suaka pajak berada. Kata kunci bagi industri ini adalah privasi atau kerahasiaan.

Sebuah adagium yang kerap dikutip oleh penulis dan pakar perpajakan, Nicholas Shaxson, menyimpulkan operasional kawasan suaka pajak. "Mereka yang tahu tidak bicara. Dan mereka yang bicara tidak tahu."

Namun, benarkah publik tidak tahu berapa banyak dana yang disimpan di kawasan suaka pajak?

Sebuah laporan yang dirilis September ini oleh, antara lain, ekonom Gabriel Zucman, memperkirakan sekitar 10% Produk Domestik Bruto disimpan di kawasan suaka pajak. Jumlahnya diperkirakan mencapai US$7,8 triliun. Lembaga Boston Consulting Group memperkirakan jumlahnya tahun lalu sebesar US$10 triliun.

Jika Anda berpikir, wow, jumlah itu jauh lebih besar dari ekonomi Jepang, Anda benar. Namun, kata wow yang Anda ucapkan bakal lebih lama saat Anda mengetahui jumlahnya boleh jadi mencapai US$36 triliun—sebagaimana diperkirakan James Henry, penulis buku Blood Bankers. Nilai itu dua kali lipat dari ekonomi AS.

Akan tetapi, masalahnya, tiada seorang pun yang tahu pasti.



Wow selanjutnya datang dari perkiraan jumlah uang yang sebenarnya dimiliki kaum superkaya. Ingat slogan "kami adalah 99%" yang dicetuskan gerakan Occupy untuk mengecam 1% populasi dunia yang memiliki kekayaan secara timpang?

Begini, laporan Zucman menyebutkan 80% dari semua dana di kawasan suaka pajak dimiliki 0,1% orang superkaya. Adapun 50%-nya dipunyai 0,01% orang super, super kaya.

Anda mungkin berpikir, "Kalau saya tidak bisa mengalahkan mereka, mengapa tidak bergabung dengan mereka?" Nah, masalahnya, kemungkinannya nyaris nihil Anda bisa bergabung dengan mereka lantaran biaya manajemen untuk orang awam di kawasan suaka pajak mungkin akan lebih besar dari perolehan kekayaan Anda.

"Di strata paling rendah ada kaum kelas menengah yang melakukan sedikit ini dan itu. Namun mayoritasnya, ini adalah permainan untuk orang-orang kaya," kata Nicholas Shaxson kepada BBC Panorama.
Legal, tapi apakah etis?
Pernahkah Anda mendengar cara kerja suaka pajak? Mungkin Anda pernah tahu istilah perusahaan cangkang, perwalian, dan pemindahan wajib pajak?

Esensi suaka pajak adalah memindahkan uang dari satu lokasi yang peraturan pajaknya tidak nyaman ke lokasi lain yang lebih stabil dan nyaman. Contohnya begini, jika Anda ingin melindungi aset-aset Anda dari kejaran kreditur, masukkan aset-aset itu ke dalam perusahaan cangkang. Dengan cara demikian, kreditur makin susah menjangkau aset Anda. Atau Anda ingin menyembunyikan kepemilikan properti. Taruhlah di perwalian atau trust.

Praktik ini tidak melanggar hukum. Ada skema lainnya yang legal, ilegal, dan etikanya kerap diperdebatkan.

Sebab, sama seperti asal-usul kucing Cheshire dalam kisah Alice in Wonderland, pusat keuangan lepas pantai (OFC) tidak selalu terlihat seperti yang dibayangkan. Itu karena, maaf membuat Anda bingung, pusat keuangan lepas pantai tidak serta-merta berarti sebuah pulau yang punya aturan perpajakan sendiri.



Amerika Serikat dan Inggris, misalnya, adalah dua pusat keuangan lepas pantai. Sebut saja, Negara Bagian Delaware, AS, yang memiliki aturan sangat mudah untuk menciptakan perusahaan cangkang.

Lalu ada Kota London yang berfungsi sebagai fasilitator wajib pajak dengan aturan ketat dan pada saat bersamaan mengakomodasi wilayah pulau-pulau yang menyimpan dana lepas pantai sebesar triliunan dollar.

"Tempat-tempat ini tidak punya banyak orang sarat pengalaman. Mereka hanyalah orang-orang yang mengatakan 'kami percaya dengan akuntan, percaya dengan pengacara yang memberitahu kebijakan terbaik untuk pulau kami dan kami akan melakukannya'," papar Nicholas Shaxson.

Lalu bagaimana kawasan lepas pantai membela diri?
Pemerintahan kawasan suaka pajak mengungkap bahwa salah jika ada orang berpikir bahwa bank-bank di pusat keuangan lepas pantai (OFC) tinggal ongkang kaki di atas gundukan emas.

Keliru juga berpandangan bahwa jika tiada OFC maka pemerintahan setempat tidak akan mencabut hambatan dalam tarif pajak.

Pemerintah-pemerintah kawasan suaka pajak mengaku uang triliunan dollar itu tidak disimpan di kawasan mereka, melainkan diputar lagi oleh perusahaan-perusahaan ke berbagai penjuru dunia. Perputaran uang itu semain sulit lantaran berbagai aturan transparansi yang diberlakukan selama 10 tahun terakhir untuk menekan jumlah kasus penghindaran pajak.

Lalu, jelas salah mengategorikan semua OFC ke dalam satu kelompok. Pasalnya, ada OFC yang punya peraturan lebih baik dari lainnya. OFC yang buruk ada di Panama yang terbongkar melalui kebocoran data tahun lalu.

Wakil PM Bermuda, Bob Richards, adalah salah satu figur yang membela OFC. Dalam wawancara dengan BBC Panorama dia merujuk sistem perpajakan yang telah diterapkan selama lebih dari satu abad seraya menambahkan bahwa jika ada negara yang kecolongan pajak maka negara itulah yang harus membenahi sistemnya.

Bermuda, kata Richards, telah menandatangani kesepakatan internasional yang mewajibkan transfer informasi pajak secara otomatis antara pemerintah sehingga wilayahnya "tidak bisa menjadi suaka .



Pembelaan serupa dikemukakan Appleby, sebuah perusahaan yang memberikan jasa layanan keuangan. Pada 2009, saat krisis keuangan tengah berlangsung, Appleby mengatakan "tidak ada bukti bahwa OFC memainkan peranan dalam krisis keuangan."

OFC, lanjut Appleby, "bukanlah sumber maupun tujuan tindak kriminal" dan OFC "melindungi orang-orang yang menjadi korban kejahatan, korupsi, atau persekusi dengan memberikan tameng dari aksi pemerintah".

Soal kebocoran data perusahaan baru-baru ini, Appleby mengatakan, "Banyak dari pertanyaan yang beredar menguak hal-hal yang tidak ada kaitan kesalahan pada Appleby."

Pusat keuangan lepas pantai mengklaim tidak ada rahasia-rahasiaan, hanyalah privasi.

Akan tetapi, Gerard Ryle dari Konsorsium Wartawan Investigasi Internasional (ICIJ), yang menangani kebocoran dokumen-dokumen keuangan Paradise Papers, menepis klaim tersebut.

"Satu-satunya produk yang dijual ranah suaka pajak adalah kerahasiaan dan ketika Anda mengambil kerahasiaan itu, mereka tidak lagi punya produk. Saat Anda punya rahasia, Anda punya potensi berbuat salah," ujarnya kepada BBC.

Bocoran Paradise Papers mengungkapkan bagaimana orang-orang superkaya, mulai dari Ratu Elizabeth di Inggris sampai Prabowo, Tommy Suharto dan Mamiek Suharto di Indonesia secara diam-diam berinvestasi di luar negeri, di tempat surga pajak.

Tiga nama warga Indonesia yang tercantum adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto; dan dua anak bekas presiden Soeharto yang jatuh dalam Reformasi 1998, Hutomo Mandala Putera alias Tommy Soeharto, dan Siti Hutami Endang Adiningsih, alias Mamiek.

Istilah apapun yang Anda pilih, pusat keuangan lepas pantai atau suaka pajak, sifat dari kawasan seperti ini menyulitkan untuk mencerabut kesalahan.

Anda bisa memulai investigasi terhadap sebuah perusahaan atau individu, kemudian Anda akan berpindah dari satu wilayah hukum ke wilayah hukum lain, dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Tahu-tahu Anda mendapatkan sekumpulan nama-nama pada dokumen yang tidak terkait pada pemilik sebenarnya (bahkan kadangkala sama sekali bukan manusia sungguhan) dan tidak ada ujungnya.




Anda mungkin juga berpikir, publik telah disuguhkan begitu banyak bocoran data. Namun, apakah bocoran itu mengubah keadaan?

Coba ingat April 2016 tatkala Panama Papers dirilis. Perdana Menteri Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, lengser setelah diketahui melalui bocoran data bahwa dia dan istrinya punya perusahaan cangkang.

Ribuan orang kemudian berdemonstrasi di Reykjavik demi melampiaskan amarah mereka kepada para politisi. Diperkirakan jumlah demonstran mencapai 6% dari populasi Islandia. Jika disetarakan dengan jumlah penduduk AS, artinya bakal ada 19 juta orang berdemonstrasi di AS.

Namun, kenyataannya berbeda di Elektrostal, dua jam berkendara di sebelah timur Moskow, Rusia. Di sana, seorang penduduk bernama Nadezhda justru mengecam wartawan BBC, Steve Rosenberg, yang bertanya soal Panama Papers.

"Semua 'investigasi' ini hanya buang waktu dan tenaga. Kami tahu apa yang Anda lakukan. Anda ingin mencoreng wajah Putih dengan tanah," ujarnya.

Pernyataan itu menandakan tanggapan publik berbeda-beda terhadap bocoran data mengenai suaka pajak. Tergantung tempatnya.

Di Barat, setidaknya, masyarakat mempertanyakan mengapa orang-orang kaya dan perusahaan multinasional bisa bebas dari pajak? Apakah bisa dibenarkan mereka menggunakan celah agar bisa menyimpan lebih banyak uang?

Sejatinya sejumlah pemerintah telah melacak dana yang disembunyikan sejak krisis global pada 2008, tidak menggantungkan pada bocoran data keuangan—walau bicara mereka lebih lantang dari aksinya.



Kerahasiaan kini lebih sulit dicapai di tengah upaya transparansi. Seruan agar ada laporan antarnegara dan keharusan perusahaan multinasional merinci operasional mereka di setiap negara telah meluas dan jumlah perusahaan yang terdaftar secara publik telah meningkat

Bahkan Rusia telah meloloskan undang-undang yang mewajibkan transpransi aset di luar negeri. Hasilnya? Sejak undang-undang itu berlaku tiga tahun lalu, puluhan orang superkaya memilih melepaskan kewarganegaraan Rusia agar terhindar dari sanksi.

Ada pula OFC yang masuk daftar hitam selama beberapa tahun terakhir. Namun, sebagaimana dikatakan Nicholas Shaxson, para pemain besar akan berupaya memastikan bisnis mereka tidak masuk daftar itu sehingga hanya pemain kecil yang terdampak.

Perusahaan keuangan lepas pantai, menurutnya, akan mengatur langkah.

"Ketika undang-undang berubah, ada jenis ekosistem yang berubah dan uangnya akan berpindah ke tempat lain."

Dan pemilik kekayaan pun tidak tinggal diam, apakah itu menanamkan uang mereka dalam wujud intan permata atau membeli benda seni. Pilihan lainnya pergi ke suatu tempat yang memberlakukan tarif pajak rendah.



Yang membuat industri keuangan lepas pantai seperti lingkaran setan adalah, pada satu sisi sejumlah pemerintah siap menjatuhkan sanksi pada kawasan suaka pajak, pada sisi lainnya banyak orang di dalam tubuh pemerintah justru menggunakan jasa kawasan itu—sebagaimana ditunjukkan dalam bocoran data Paradise Papers.

Dan satu hal yang kita ketahui, bahwa jika kaum superkaya tidak membayar pajak, masyarakat awam harus menalanginya.

Hal itu kedengarannya gila, tapi seperti yang dikatakan kucing Cheshire, "Kita semua di sini gila."

Survei Populi ungkap Pemilih Jokowi Rata-Rata Lulusan SD hingga Tidak Bersekolah, Lulusan S1 Pilih Prabowo

Add Comment
Populi Center merilis hasil survei terkait para pemilih calon presiden di Pemilu 2019 berdasarkan latar belakang pendidikan. Hasilnya, sebanyak 60,7 persen responden yang tidak pernah sekolah memilih Jokowi, sementara Prabowo hanya 14,3 persen.

Dari data tersebut, 61,5 persen responden dengan kategori tidak tamat SD memilih Jokowi, sedangkan yang memilih Prabowo sebanyak 30,2 persen. Kategori tamat SD, memilih Jokowi 62,8 persen dan Prabowo 23,6 persen.

Latar belakang tamat SLTP, memilih Jokowi 59,4 persen dan memilih Prabowo sebanyak 30,5 persen. Kategori tamatan SLTA memilih Jokowi 52 persen dan memilih Prabowo 37,6 persen.

“Basis massa Jokowi paling banyak masyarakat tamat akademi diploma, sementara basis pemilih Prabowo adalah tamat S1 lebih tinggi, tapi temuan sifatnya indikatif,” ujar Peneliti Populi Center, Nona Evita di kantornya, di Komplek Bank Mandiri, Jalan Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (2/11).

Tamat akademi atau diploma memilih Jokowi sebanyak 62,9 persen, sementara Prabowo 37,1 persen. Untuk kategori tamatan S1 atau lebih tinggi, pemilih Jokowi sebanyak 42,6 persen, Prabowo 44,3 persen.



Survei populi center
Nona menegaskan, hasil penelitian ini merupakan silang data. Sehingga, margin of error di kisaran 10 sampai 15 persen.

Apabila survei para tokoh ini bertarung merebutkan kursi RI 1, Jokowi mendapatkan suara yang cukup besar.

“Jika diadu melawan Jokowi, Prabowo hanya memperoleh 31,9 persen suara. Sementara, Jokowi mendominasi dengan 56,7 persen,” ujarnya.

Populi Center mengambil sampel responden sebanyak 1.200 orang. Latar belakangnya, terdiri dari 39,8 persen berpendidikan di bawah SD. 20,2 persen berpendidikan SMP, 30,6 persen SMA sederajat dan 6 persen berpendidikan S1 atau lebih tinggi.

Survei dilakukan pada 19 Oktober sampai 26 Oktober di 34 provinsi. Responden dipilih secara acak bertingkat. Kepercayaan survei mencapai 95 persen.

Jurnalpolitik ID

Menteri Kesehatan tak setuju Prabowo dorong program revolusi putih

Add Comment
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Hashim Djojohadikusumo bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Balai Kota, hari ini Kamis (26/10) untuk membahas program Revolusi Putih. Program Revolusi Putih yang dimaksud adalah asupan makanan untuk pelajar yang tergolong kurang mampu.

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek usai dipanggil Presiden Joko Widodo mengaku tidak setuju dengan ide titipan Prabowo soal Program Revolusi Putih tersebut.

"Saya agak enggak setuju. Susu kalian tahu dari mana? Dari sapi. Cukup enggak sapi kita? 250 juta penduduk mesti dapat dari mana?" kata Nila di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (26/10).

Kementerian Kesehatan yang berafiliasi dengan Kemenko PMK ini, lanjut Nila menyebut susu sapi mengandung protein, lemak, dan juga glukosa (gula). Dia melihat, susu sapi bisa digantikan dengan ikan yang juga kaya protein.

"Kalau kita lihat konten dari susu, isinya protein, lemak, gula ada dalamnya.Bisa diganti ikan? Bisa. Ada ikan lele, nila, mujair, darat. Bukan buaya darat ya. Kita punya mujair, lele. Gampang," terangnya.

Nila menekankan, Indonesia memiliki banyak ikan. Karena itu, jangan mengharapkan daging atau susu untuk mendapatkan protein. "Jangan mengharapkan dari daging. Bu Susi sudah capek-capek nenggelemin kapal," lanjut dia.

Mantan Ketua umum Dharma Wanita Persatuan Pusat ini juga mengingatkan, asupan gizi manusia harus seimbang antara karbohidrat dan protein. Protein dan karbohidrat sebetulnya terkandung dalam kacang hijau dan nasi.

"Tentu kita saya kira begitu banyaknya tanaman. Kurang begitu setuju kalau susu saja. Gizi itu seimbang. Karbohidrat berapa, protein berapa. Kacang hijau, nasi ganti jagung," tuntasnya. [bal]